Free Advice :
0812 9393 2828

Memberikan Jaminan Perlindungan Secara Hukum


legalpermit

Aspek legal dan perijinan menjadi hal yang kritikal dalam bisnis properti yang merupakan fondasi keabsahan suatu properti di mata hukum. Tidak hanya mengatur kegiatan investasi, jual-beli, dan akusisi saja, aspek ini juga meliputi pengembangan properti yang mencakup lahan, lokasi, fungsi, dan bentuk bangunan.

Kegiatan perjanjian dan perijinan dalam ruang lingkup kerja properti yang mengatur tentang tanah dan bangunan, pada praktiknya memerlukan jaminan perlindungan secara hukum. Oleh karena itu, kelayakan nilai properti sangat dipengaruhi ketentuan hukum yang berlaku di lokasi keberadaan properti dikembangkan.

Pengaturan hukum dalam ruang lingkup legal dan permit pada kegiatan properti bertujuan agar pengembangan properti yang dilakukan memiliki dasar keabsahan dan transparansi, yang secara umum mengatur hak dan kewajiban atas properti dan pemilik properti.

Hak tersebut seperti hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, serta hak-hak lain yang telah ditetapkan berdasar pada UU No.5 Tahun 1960.

Sedangkan kewajiban, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

legal-button permit-button